Dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, keterbukaan mengenai struktur kepemilikan dan pengendalian perusahaan menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan tata kelola korporasi yang baik. Kewajiban tersebut tidak terbatas pada pencantuman nama pemegang saham, direksi, atau komisaris dalam dokumen perusahaan, tetapi juga mencakup identifikasi terhadap pihak yang secara nyata memiliki kendali atau menerima manfaat dari kegiatan korporasi. Pihak tersebut dikenal sebagai Pemilik Manfaat atau Beneficial Owner (BO).
Dalam praktiknya, struktur kepemilikan yang tercatat secara administratif belum tentu menggambarkan pihak yang sesungguhnya mengendalikan perusahaan. Oleh karena itu, penetapan Pemilik Manfaat harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap hubungan kepemilikan, kewenangan pengendalian, serta manfaat ekonomi yang diperoleh seseorang dari korporasi. Kegagalan dalam mengidentifikasi Pemilik Manfaat secara tepat tidak hanya menimbulkan persoalan administratif, tetapi juga dapat berdampak terhadap kepatuhan hukum perusahaan.
Dasar Hukum Penetapan Pemilik Manfaat Korporasi, kewajiban penetapan Pemilik Manfaat di Indonesia pada dasarnya diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi, yang mulai berlaku pada 4 Februari 2025.
Berdasarkan Pasal 2 Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, setiap korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat melalui penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat. Kewajiban ini berlaku bagi berbagai bentuk korporasi, termasuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. Dengan demikian, penetapan Pemilik Manfaat bukan merupakan pilihan atau formalitas yang dapat dikesampingkan, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Siapa yang Dapat Dikategorikan sebagai Pemilik Manfaat?
Penentuan Pemilik Manfaat tidak semata-mata didasarkan pada nama yang tercantum dalam akta pendirian maupun susunan pemegang saham perusahaan.
Khusus terhadap perseroan terbatas, Pasal 4 Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menetapkan sejumlah kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi Pemilik Manfaat, antara lain:
- Kepemilikan saham, orang perseorangan yang memiliki lebih dari 25% saham perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar.
- Penguasaan hak suara, pihak yang memiliki hak suara lebih dari 25% dalam perseroan.
- Penerimaan keuntungan, orang perseorangan yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan perusahaan per tahun.
- Kewenangan pengendalian, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris, atau mempunyai kekuasaan untuk memengaruhi dan mengendalikan perseroan sesuai kriteria peraturan.
- Penerimaan manfaat dan kepemilikan sebenarnya, pihak yang menerima manfaat dari perseroan atau merupakan pemilik sebenarnya atas dana yang digunakan dalam kepemilikan saham.
Kriteria tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan saham bukan satu-satunya dasar penetapan Pemilik Manfaat. Seseorang yang tidak tercatat sebagai pemegang saham mayoritas tetap dapat memenuhi kriteria Pemilik Manfaat apabila terbukti memiliki kendali atau kedudukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Verifikasi Pemilik Manfaat Tidak Cukup Berdasarkan Dokumen Formal. Salah satu perkembangan penting dalam Permenkum Nomor 2 Tahun 2025 adalah penguatan mekanisme verifikasi atas informasi Pemilik Manfaat yang disampaikan oleh korporasi.
Perusahaan wajib memastikan adanya kesesuaian antara informasi yang dilaporkan dengan dokumen pendukung. Pemeriksaan tersebut dilakukan antara lain pada saat pendirian, perubahan, dan pengkinian informasi korporasi. Verifikasi tidak seharusnya berhenti pada pemeriksaan daftar pemegang saham. Apabila terdapat struktur kepemilikan tidak langsung atau hubungan pengendalian tertentu, perusahaan perlu menelusuri pihak yang sesungguhnya memiliki kewenangan atau menerima manfaat ekonomi.
Peraturan tersebut juga mengatur pengisian kuesioner Pemilik Manfaat secara elektronik untuk mendukung ketepatan data yang disampaikan.
Selain itu, perusahaan wajib melakukan pengkinian informasi Pemilik Manfaat secara berkala setiap satu tahun sekali dan melakukan penatausahaan terhadap dokumen terkait.
Risiko Hukum Akibat Ketidakpatuhan, penyampaian informasi Pemilik Manfaat yang tidak benar atau kegagalan melaporkannya dapat menimbulkan konsekuensi administratif.
Berdasarkan Pasal 22 Permenkum Nomor 2 Tahun 2025, sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi teguran, pencantuman dalam daftar hitam, serta pemblokiran akses Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Penerapan sanksi tersebut pada prinsipnya dilakukan secara berjenjang, meskipun dalam keadaan tertentu Menteri dapat menjatuhkan sanksi tanpa melalui seluruh tahapan.
Bagi perusahaan, pembatasan akses terhadap layanan AHU Online dapat menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan tindakan korporasi yang membutuhkan pelayanan administrasi badan usaha. Oleh karena itu, ketepatan informasi Pemilik Manfaat perlu menjadi bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan, bukan sekadar kewajiban pelaporan pada saat pendirian.
Penetapan Pemilik Manfaat merupakan kewajiban hukum yang memiliki peranan penting dalam mewujudkan transparansi kepemilikan dan akuntabilitas korporasi. Perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan nama yang tercantum dalam akta atau dokumen kepemilikan. Identifikasi harus dilakukan berdasarkan kondisi kepemilikan dan pengendalian yang sebenarnya, dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Kepatuhan terhadap ketentuan Pemilik Manfaat bukan hanya mengenai kelengkapan administrasi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab perusahaan dalam memastikan keterbukaan dan ketertiban tata kelola korporasi. Dengan melakukan identifikasi, verifikasi, dan pengkinian informasi secara tepat, perusahaan dapat mengurangi risiko ketidakpatuhan sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya.
